JEPARA – Bukan pertama kalinya PJ Bupati dan Tim Anggaran Pendapatan Daerah (TAPD) Juga sekda menunda anggaran daerah, diawal tahun dulu pernah mengeluarkan surat secara resmi penundaan kegiatan, sekarang Pemerintah Kabupaten Jepara kembali dihadapkan dengan tantangan keuangan setelah diumumkannya defisit anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar 80 miliar rupiah.
Ketua DPRD Jepara, Haizul Maarif yang akrab dipanggil Gus Haiz, angkat suara terkait hal ini, menyatakan keprihatinannya terhadap kondisi keuangan daerah yang terus memburuk. Jangan PHP terhadap rakyat. Hal ini disampaikan saat di wawancarai bebarapa awak media, statment setelah Rapat klarifikasi kordinasi TAPD ( Tim Anggaran Pendapatan Daerah) terkait Defisit APBD sebesar 80 miliar di ruang rapat Setwan, (14/6/2023).
Menurut Gus Haiz, defisit APBD ini bukanlah hal yang baru bagi Kabupaten Jepara. Ia mengungkapkan bahwa tiga kali penjabat sementara (PJ) Bupati yang mengisi jabatan di Kabupaten Jepara selalu mengajukan perubahan anggaran yang telah dibuat sebelumnya. Hal ini menjadi indikasi adanya permasalahan dalam perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah.
Ada apa sebenarnya, kok sering berubah-ubah. Ini sangat rentan karena dikhawatirkan ada penyusup yang memanfaatkan perubahan-perubahan in,i
Gus Haiz menegaskan bahwa defisit APBD yang terus meningkat akan berdampak negatif pada berbagai sektor pembangunan dan pelayanan publik di Kabupaten Jepara. Program-program prioritas yang telah direncanakan dan dianggarkan pasti terancam dan tidak dilaksanakan sepenuhnya akibat keterbatasan anggaran.
Ia juga mengungkapkan bahwa DPRD Jepara akan segera mengadakan rapat kerja dengan seluruh pihak terkait, termasuk Pemerintah Kabupaten Jepara dan Badan Anggaran, untuk mencari solusi dalam mengatasi defisit APBD yang terjadi. Gus Haiz berharap agar ke depannya perencanaan anggaran lebih matang dan pengelolaan keuangan daerah lebih efektif, guna menghindari terjadinya defisit yang dampaknya akan merugikan masyarakat Jepara, Diantaranya, mendorong juga genjot PAD yang potensial.
Pemerintah Kabupaten Jepara sendiri belum memberikan tanggapan resmi terkait defisit APBD ini. Namun, diharapkan langkah konkret harus segera diambil untuk mengantisifasi masalah keuangan ini dan memastikan kelangsungan pembangunan dan pelayanan publik yang optimal bagi masyarakat Kabupaten Jepara.
Res : Bangyos75
