Jawa barat globeindonesia.com
Kab Sukabumi-Kunjungan kerja dalam rangka study komparatif peran Pemerintah dalam sektor Pertanian terutama dalam pengadaan pupuk bersubsidi bagi para petani ,sebagai upaya untuk meminta klarifikasi terkait adanya isu kelangkaan pupuk di tingkat petani, sebanyak 11(sebelas) orang rombongan dari Komisi lll DPRD kabupaten Sukabumi , menuju Dinas Pangan dan Hortikultura provinsi Jawabarat”Jumat 12 Maret 2021.
Wakil Ketua Komisi lll DPRD kabupaten Sukabumi dari praksi PDIP Anang Janur.Spd, menyebutkan Kedatangannya bersama kawan-kawan Komisi lll, juga Dosen Kabid TPH pertanian kabupaten Sukabumi merupakan sebuah bentuk kunker terkait permasalahan aduan para petani mengenai kelangkaan pupuk “Jelas Anang.
“Kami sengaja datang kesini untuk memperoleh informasi terkait dengan isu kelangkaan pupuk bersubsidi yang dialami oleh para petani di wilayah Kabupaten Sukabumi.
Kami minta diberikan penjelasan beserta dengan data-datanya. Sehingga tatkala ada masyarakat yang bertanya, kami bisa menjelaskan fakta yang sebenarnya,” Tuturnya.
Mengenai masalah pupuk ini, jawaban dari Dinas Pertanian Provinsi Jawabarat, yang di wakili salah satu Kabid menyampaikan kepada Kami bahwa.
Untuk kuota pupuk bersubsidi kabupaten Sukabumi terbanyak se-provinsi Jawabarat juga terbanyak se-Indonesia.
Adapun untuk quota pupuk subsidi kabupaten Sukabumi tahun ini ada rencana pengurangan dari jumlah awal untuk pupuk jenis TSP”itu Kabid yang menyampaikan kepada kami”Ucap Anang
“Bantuan Kuota pupuk subsidi kabupaten Sukabumi terbanyak tapi Pupuk tersebut aduan para petani langka.
itu hasil kami secara langsung turun kelapang”Tegasnya
Selain pupuk saat kami turun dilapangkan tersebut , permasalahan kartu tani kami temukan ada 2(dua) dan 3(tiga) dalam 1(Satu) KK (Kepala keluarga) padahal masalah kartu tani ini berdasarkan Induk KK.
Diduga adanya keganjilan-keganjilan pemanfaatan dan penyalahgunaan kartu tani tersebut”Terang Anang.(*)
Red*
